Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM — DPRD Tangsel menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rangkuman kegiatan reses masa sidang II tahun 2025–2026 pada Senin (8/12/2025). Forum resmi tersebut memuat laporan lengkap mengenai berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat yang berhasil anggota dewan kumpulkan saat kembali ke daerah pemilihan masing-masing.
Kegiatan reses merupakan agenda rutin DPRD Tangsel yang memberi ruang bagi anggota dewan untuk turun langsung ke lingkungan warga.
BACA JUGA
Melalui forum tatap muka ini, masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan masukan, keluhan, serta kebutuhan yang belum tersalurkan melalui jalur perencanaan pembangunan formal. Reses berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya, sekaligus sarana penyerapan aspirasi secara langsung.
Dalam laporan resmi yang muncul pada paripurna tersebut, persoalan infrastruktur kembali menjadi titik perhatian terbesar. Wakil Ketua DPRD Tangsel, M. Yusuf, menjelaskan bahwa mayoritas usulan berkaitan dengan kebutuhan perbaikan drainase, peningkatan kualitas jalan permukiman, serta penambahan titik penerangan jalan umum (PJU).
“Rata-rata masukan warga berfokus pada kebutuhan infrastruktur. Mulai dari saluran air, jalan lingkungan, sampai penerangan jalan umum. Hampir seluruh wilayah menyoroti hal itu,” ujar Yusuf.
Reses jadi Jalur Alternatif Warga Sampaikan Aspirasi
Penumpukan permintaan terkait infrastruktur muncul karena masyarakat kerap mengalami kendala dalam menyampaikan kebutuhan melalui mekanisme Musrenbang. Oleh karena itu, reses menjadi jalur alternatif yang mampu menampung usulan secara lebih langsung dan jelas. Yusuf menegaskan bahwa sektor infrastruktur telah masuk dalam prioritas program, terutama setelah pembahasan RAPBD yang menempatkan belanja infrastruktur pada kisaran 47 persen dari total APBD Tangsel.
“Porsi anggaran untuk infrastruktur sudah cukup besar. Kami di DPRD Tangsel tetap mendorong agar setiap kebutuhan warga tersalurkan dan memperoleh tindak lanjut sesuai skala prioritas,” lanjutnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis, menambahkan bahwa isu lingkungan, khususnya persoalan pengelolaan sampah, juga terus muncul dalam dialog dengan warga. Menurutnya, keluhan seputar kondisi TPA Cipeucang semakin sering tersuarakan dan memerlukan perhatian serius pemerintah daerah.
“Masalah sampah harus masuk prioritas utama. Gangguan aroma sudah menjalar ke berbagai titik permukiman. Keluhan warga di media sosial pun makin banyak. Pemerintah perlu merespons dengan langkah cepat,” tegas Rizki.
Dari sisi eksekutif, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Tangsel yang telah menjalankan agenda reses secara optimal. Ia memastikan bahwa seluruh hasil aspirasi warga akan masuk proses kajian internal pemerintah dan kemudian memperoleh tindak lanjut sesuai kebutuhan.
“Setiap dokumen hasil reses akan kami kaji secara menyeluruh dan kami arahkan agar masuk ke dalam rencana program pada tahun berikutnya,” jelas Pilar.
Ia menekankan bahwa masukan masyarakat, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur, berperan penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah juga berkomitmen agar anggaran tersedia bagi program-program yang mencerminkan kebutuhan riil warga.
“Anggaran daerah akan kami arahkan untuk menopang program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Pilar. (ADV)
