memainkan peran konstruktif, mendukung ketertiban umum, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
“Stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama agar iklim investasi kondusif dapat tumbuh,” tambahnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memainkan peran krusial melaksanakan pembinaan dan pengawasan sambil tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berserikat dan berpendapat. Dua hal tersebut, katanya, undang-undang menjaminnya.
BACAJUGA
“Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Intelijen, serta masyarakat perlu terus memperkuat diri agar langkah pengawasan ini tidak bersifat sektoral, tetapi terkoordinasi, terarah, dan berorientasi pada stabilitas nasional,” tegasnya.
Daya Tarik dan Dukungan untuk Investasi
Menurut Andra Soni, Banten memiliki daya tarik kuat sebagai daerah tujuan investasi. Lokasi provinsi yang strategis sebagai penyangga Daerah Khusus Jakarta, penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, menjadi ciri khas, apalagi ketersediaan potensi sumber daya alam dan infrastruktur memadai menunjang hal tersebut.
“Pemprov Banten senantiasa bersinergi mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas daerah. Upaya ini mendukung akselerasi pembangunan berbagai bidang, khususnya sektor investasi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga memaparkan capaian program prioritas Pemprov Banten. Contohnya, Program Sekolah Gratis menjangkau lebih dari 65 ribu peserta didik pada 814 SMA, SMK, dan Skh; Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) membangun 60 titik jalan desa pada tahun 2025; peningkatan layanan kesehatan melalui operasional RSUD Uwes Qorny Cilograng (Lebak) dan RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan (Pandeglang). Untuk mendukung pembangunan desa, Pemprov Banten juga memberikan bantuan keuangan kepada 1.238 desa, masing-masing senilai Rp 100 juta.
Dukung Program MBG
Pemprov Banten, sambungnya, turut mendukung pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto. Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 418 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, melayani 1,3 juta lebih penerima manfaat. Program Cek Kesehatan Gratis telah melayani 2,5 juta lebih warga Banten. Selain itu, tiga Sekolah Rakyat telah beroperasi, meliputi Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang.
“Pemerintah Provinsi Banten juga telah meresmikan 1.551 Koperasi Merah Putih,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menyampaikan apresiasi atas pencapaian program prioritas Pemprov Banten, serta dukungan pemprov terhadap program prioritas nasional. Ia berpesan agar forum koordinasi pimpinan semua tingkatan terus aktif.
Bahtiar menekankan pentingnya kerukunan dan kekompakan untuk menyukseskan 12 program presiden. Program-program tersebut antara lain terkait ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, rehabilitasi sekolah, cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit berkualitas, eliminasi TBC, pembangunan bendungan dan irigasi, serta penanganan sampah.
“Pertemuan hari ini memastikan kerja-kerja menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh para kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi se-Indonesia, kepala Kesbangpol Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, serta pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Banten.
(Jek/Red)
