Jakarta, HALOBANTEN.COM – PDIP tegaskan posisi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut mendapat tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai keberadaan partai politik, baik dalam pemerintahan maupun oposisi, sama-sama penting untuk menjaga kualitas demokrasi.
Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid mengatakan setiap partai memiliki hak menentukan sikap politik sesuai pertimbangan masing-masing. Menurutnya, pilihan berada dalam kabinet maupun di luar pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus mendapat penghormatan.
“Keberadaan partai politik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama diperlukan dalam sistem demokrasi,” kata Kholid, Sabtu (20/6/2026).
Baca Juga:
Selain itu, Kholid menilai langkah PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah secara konstitusional. Ia menyebut keberadaan oposisi justru dapat memperkuat fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di parlemen.
PKS Ingatkan Pengalaman Menjadi Oposisi
Lebih lanjut, Kholid mengingatkan bahwa PKS pernah menjalankan peran oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun saat ini, PKS memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pilihan politik partai untuk mendukung berbagai program pemerintah agar berjalan optimal.
PKB Minta Sikap Politik PDIP Lebih Tegas
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terhadap pemerintahan saat ini. Ia menilai posisi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Jazilul berharap setiap partai dapat menentukan posisi secara terbuka, baik sebagai bagian dari koalisi pemerintah maupun sebagai oposisi.
Pernyataan tersebut muncul setelah muncul berbagai spekulasi terkait keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki
