Dia berharap untuk Pemerintah Kabupaten/Kota memahami kondisi ini.
Pihaknya yakin, Pemerintah Kabupaten/Kota akan memanfaatkan Bantuan Keuangan sebaik mungkin.
Terutama berdasarkan prioritas Bantuan Keuangan yang merupakan pelayanan wajib yakni pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
Begitu juga terhadap kebijakan lain yang merupakan tema program pembangunan dalam reformasi birokrasi berdampak.
Seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrem, investasi serta bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.
Termasuk, penguatan data kependudukan untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.















