Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tangerang Selatan (PWI Tangsel) baru-baru ini mengadakan Forum Group Discussion (FGD) untuk mengulas dampak efisiensi anggaran publikasi terhadap keberlangsungan perusahaan media.
Acara penting ini berlangsung di Gedung Layanan Informasi Kota Tangsel, Serpong, pada Jumat (20/6/2025).
Turut hadir dalam FGD ini sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel Buana Mahardika, Anggota DPRD Kota Tangsel Ledy MP Butar Butar, dan sejumlah pengusaha perusahaan pers.
Ketua PWI Tangsel, Eko Nursanto, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran publikasi.
Menurut Eko, kebijakan ini memiliki implikasi signifikan bagi perusahaan pers yang bergantung pada Pemerintah Kota Tangsel.
“Kami menggelar Forum Group Discussion ini untuk membahas bagaimana efisiensi anggaran publikasi berdampak pada rekan-rekan di perusahaan media,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar, menyatakan keprihatinannya terhadap efisiensi anggaran ini.
Ledy menekankan peran vital wartawan sebagai pilar dalam menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Rekan-rekan wartawan sangat berjasa dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel, Buana Mahardika, menerangkan bahwa pemotongan anggaran publikasi ini bermula dari kebijakan efisiensi oleh Presiden Prabowo.
Ia menyebutkan adanya pembatasan pada publikasi dan sektor lainnya. “Menurut saya, efisiensi anggaran publikasi ini hanya berkurang sekitar 13 hingga 15 persen saja,” paparnya.
Abi Jumaedi, salah satu pimpinan perusahaan pers, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini memang sangat memengaruhi perusahaan media, terutama media lokal yang sangat bergantung pada APBD Kota Tangsel.
“Pemangkasan ini berdampak besar pada perusahaan pers karena mayoritas media lokal menggantungkan hidupnya pada APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun demikian, perusahaan media juga harus mematuhi pedoman Dewan Pers terkait verifikasi.
(Jek/Red)
