Tangerang, HALOBANTEN.COM — Sekolah Rakyat Banten membuka harapan baru bagi anak jalanan dan calon siswa yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung di Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu (8/8/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat pemerintah. Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo. Gubernur Banten Andra Soni serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid juga hadir dalam agenda tersebut. Para pejabat berdialog dengan calon siswa Sekolah Rakyat 07 dan 08.
Kegiatan itu menjadi bagian persiapan pendidikan bagi anak jalanan dan calon siswa Sekolah Rakyat. Program tersebut menyasar anak yang belum sekolah maupun yang mengalami putus sekolah.
BACA JUGA
Gubernur Banten Andra Soni menilai pendidikan merupakan hak dasar setiap anak. Menurutnya, pendidikan juga menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Karena itu, Andra melihat pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Pendidikan juga dapat membantu masyarakat menghadapi kesulitan dan keterbelakangan.
“Hadirnya Sekolah Rakyat ini juga turut mengurangi angka putus sekolah di Provinsi Banten,” kata Andra.
Enam Sekolah Rakyat Perintis Hadir di Banten
Andra menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial atas pengembangan Sekolah Rakyat di Banten. Saat ini, enam sekolah perintis telah hadir di wilayah tersebut. Menurut Andra, keberadaan sekolah itu menjadi modal penting bagi Banten. Program tersebut juga mendukung lahirnya generasi unggul dan berdaya saing.
Terlebih, Banten memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Jakarta. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
Sementara itu, Teddy Indra Wijaya mengajak calon siswa meneladani perjalanan Andra Soni. Ia menilai kerja keras dan doa dapat membuka peluang meraih cita-cita. “Patut menjadi contoh bagi adik-adik yang hampir tidak bersekolah,” ujar Teddy.
Teddy menyebut pemerintah telah mengembangkan 165 Sekolah Rakyat pada 2025. Program tersebut saat itu menampung sekitar 43 ribu siswa. Tahun ini, pemerintah menambah 100 Sekolah Rakyat. Penambahan tersebut sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. “Anak-anak Indonesia bisa sekolah. Yang tidak bisa sekolah bisa sekolah,” kata Teddy.
Menurut Teddy, pemerintah juga ingin membantu anak yang pernah putus sekolah. Dengan begitu, mereka memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
Sekolah Rakyat Sasar Anak yang Tidak Sekolah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan sekolah. Para gubernur, bupati, dan wali kota turut membantu kebutuhan tersebut. Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo meminta tambahan sekolah rintisan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kebijakan tersebut menyasar kelompok anak yang membutuhkan akses pendidikan.
Setiap Sekolah Rakyat mampu menampung sekitar 2.000 siswa. Kapasitas itu mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program tersebut menyasar anak yang tidak sekolah dan anak putus sekolah. Sebagian dari mereka sebelumnya mengamen atau bekerja di pasar dan ruang publik. “Sekarang mereka sekolah dan memiliki harapan baru untuk maju,” ujar Gus Ipul.
Dengan program tersebut, pemerintah berharap akses pendidikan semakin luas. Selain itu, Sekolah Rakyat dapat membantu menekan angka putus sekolah.
Pemerintah juga menargetkan program tersebut mampu membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
(JAR)
