Tangerang Selatan, HALOBANTEN.COM – Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA Tangsel Rp478,59 miliar kembali memicu sorotan setelah dampaknya mulai terasa pada sektor industri media lokal. Selain kritik dari kalangan legislatif terhadap rendahnya serapan anggaran, pelaku usaha media kini mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memangkas Standar Satuan Harga (SSH) kerja sama media.
Selanjutnya, SiLPA Tangsel Rp478,59 miliar memunculkan penilaian bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Kalangan media menilai langkah tersebut justru bertolak belakang dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta besarnya anggaran yang masih tersisa pada Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan, Ahmad Eko Nursanto, menilai pemangkasan nilai SSH mencerminkan berkurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan industri media dan profesi jurnalis di Kota Tangerang Selatan.
Menurut Eko, kebijakan efisiensi tidak tepat apabila pemerintah daerah masih memiliki ruang anggaran yang besar. Ia menilai penurunan nilai kerja sama media menunjukkan melemahnya keberpihakan pemerintah kepada perusahaan media dan insan pers.
“Efisiensi yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel terhadap media, dengan menurunkan SSH atau nilai harga satuan media, terbukti keliru. Padahal anggarannya ada. Itu menunjukkan keberpihakan Pemkot terhadap pengusaha media bahkan wartawan mulai menurun,” ujar Eko, Kamis (9/7/2026).
Selain itu, Eko meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengevaluasi secara menyeluruh perencanaan anggaran yang menghasilkan SiLPA ratusan miliar rupiah. Ia berharap kebijakan anggaran pada tahun berikutnya mampu memperkuat ekosistem media lokal yang selama ini menjadi sumber penghidupan banyak jurnalis.
Lebih lanjut, Eko mengingatkan bahwa Kota Tangerang Selatan pernah menjadi salah satu daerah dengan standar kerja sama media yang kompetitif di Provinsi Banten. Menurutnya, kondisi tersebut kini mengalami kemunduran meski daerah memiliki PAD dan APBD yang relatif besar.
“Dahulu nilai SSH di Tangsel salah satu yang terbaik di Banten. Keberpihakan Pemkot terhadap jurnalis sangat baik, tetapi sekarang justru mengecewakan. Tangsel memiliki PAD dan APBD yang tinggi, sehingga jangan menyamakan nilai media tipe A di Tangsel dengan media tipe C dari daerah lain karena tidak sebanding,” tegasnya.
Media Hadirkan Kritik Konstruktif
Sementara itu, Eko menegaskan media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan publik.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah kembali memperkuat kemitraan dengan media lokal. Menurutnya, pers tidak hanya membantu membangun citra daerah, tetapi juga menghadirkan kritik konstruktif dan informasi yang berbasis fakta.
“Selama ini media ikut membangun citra Kota Tangerang Selatan. Selain itu, kami juga menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Eko mengingatkan perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi peran media massa dalam ekosistem informasi publik.
Jangan Pandang Sebelah Mata Keberadaan Pers
Menurutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang berhak memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi. Namun, produk jurnalistik tetap memiliki standar profesional, proses verifikasi, serta dasar fakta yang tidak dapat tergantikan oleh unggahan Medsos.
“Boleh saja OPD atau Pemkot memiliki media sosial untuk mempublikasikan kinerjanya. Namun karya jurnalistik memiliki proses, keilmuan, fakta, dan data yang berasal dari narasumber sehingga fungsinya berbeda,” jelasnya.
Terakhir, Eko mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memandang sebelah mata keberadaan pers. Ia menegaskan jurnalis merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Media mampu mengawal kebijakan publik sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional.
“Jangan sampai media dan wartawan dianggap tidak ada atau lemah. Jurnalis merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi dan memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan yang berdampak kepada masyarakat,” pungkasnya.
(JAR)
