Serang, HALOBANTEN.COM – Sebanyak 282 bidang aset tanah milik Pemprov Banten belum bersertifikat.
Aset tersebut tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Banten.
Hal itu terungkap dalam Rakor Pemprov Banten, BPN dan Kejati Banten terkait rencana pendaftaran sertifikasi tanah tahun 2023, Selasa (10/1/2023).
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, dari total 282 bidang aset yang menjadi target pada tahun 2023, sebanyak 219 bidangnya merupakan aset dalam bentuk jalan, jembatan dan drainase sepanjang yang di bawah OPD PUPR.
Ketiga hal itu secara de facto sudah menjadi aset Pemprov Banten dan sudah terdata pula.
“Sudah kita gunakan pemanfaatannya juga bagi kepentingan masyarakat, dan sampai saat ini tidak ada tuntutan dari masyarakat setempat,” katanya.
Namun, 219 bidang aset itu belum ada pernyataan batas dengan lahan milik masyarakat yang di lewati.
Itu menjadi salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam proses sertifikasi aset.
“Di sinilah kita harus ekstra, karena harus detail pengukuran segalanya,” kata Rina yang juga Pejabat Penatausahaan BMD ini.
“Tapi dengan kerja sama semua pihak, saya optimis di semester satu tahun 2023 ini semuanya bisa diselesaikan,” pungkasnya.
Kemudian, 36 bidang aset di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), 13 bidang di OPD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Selanjutnya, 3 bidang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dua bidang di OPD Dinas Kesehatan.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Biro Umum serta satu bidang di Dinas Sosial.
Sebaran Aset Pemprov di Kabupaten dan Kota di Banten
Sejumlah aset itu tersebar di seluruh daerah. Di Kabupaten Lebak 34 bidang, Kabupaten Pandeglang 64 bidang.
Di Kabupaten Serang 57 bidang, Kota Serang 20 bidang, Kota Cilegon 5 bidang.
Kemudian Kabupaten Tangerang 63 bidang, Kota Tangerang 24 bidang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 15 bidang.
Adapun untuk jenis aset yang akan di selesaikan pada tahun 2023 ini, di antaranya berupa tanah jalan 62 bidang.
Kemudian, situ/danau/waduk 129 bidang, irigasi 22 bidang, sekolah 36 bidang dan tanah datar 33 bidang.
Dengan Rakor ini, pihaknya melakukan pemetaan di mana saja lokasinya dan kondisi existingnya seperti apa.
“Setelah itu nanti akan ada tim yang turun untuk melakukan pendataan,” bebernya.
“Sampai akhir bulan ini, Insya Allah proses pemetaan itu sudah selesai dilakukan, tinggal nanti proses administrasi selanjutnya,” kata Rina.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan persoalan aset atau BMD berupa tanah terselesaikan 100 persen pada semester pertama 2023.
Dia optimis target akan tercapai mengingat dari 1.085 bidang aset yang ada, tinggal menyisakan sekitar 282 bidang atau 25,9 persen.
Sedangkan 74,0 persennya atau 803 bidang sudah bersertifikat. (MG1/JARKASIH)
