Jakarta, HALOBANTEN.COM – PDIP tegaskan posisi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut mendapat tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai keberadaan partai politik, baik dalam pemerintahan maupun oposisi, sama-sama penting untuk menjaga kualitas demokrasi.
Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid mengatakan setiap partai memiliki hak menentukan sikap politik sesuai pertimbangan masing-masing. Menurutnya, pilihan berada dalam kabinet maupun di luar pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus mendapat penghormatan.
“Keberadaan partai politik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama diperlukan dalam sistem demokrasi,” kata Kholid, Sabtu (20/6/2026).
BACA JUGA
Selain itu, Kholid menilai langkah PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah secara konstitusional. Ia menyebut keberadaan oposisi justru dapat memperkuat fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di parlemen.
PKS Ingatkan Pengalaman Menjadi Oposisi
Lebih lanjut, Kholid mengingatkan bahwa PKS pernah menjalankan peran oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun saat ini, PKS memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pilihan politik partai untuk mendukung berbagai program pemerintah agar berjalan optimal.
PKB Minta Sikap Politik PDIP Lebih Tegas
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terhadap pemerintahan saat ini. Ia menilai posisi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Jazilul berharap setiap partai dapat menentukan posisi secara terbuka, baik sebagai bagian dari koalisi pemerintah maupun sebagai oposisi.
Pernyataan tersebut muncul setelah muncul berbagai spekulasi terkait keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan PDIP dalam sejumlah aktivitas politik di luar parlemen.
PDIP Sebut Diri Sebagai Partai Penyeimbang
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya tetap menjalankan peran sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Menurut Andreas, sikap tersebut telah menjadi keputusan resmi partai dan memperoleh legitimasi melalui forum kongres.
“PDIP berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.
Di sisi lain, DPP PDIP juga merespons pernyataan Partai Golkar yang mempertanyakan posisi politik partai berlambang banteng tersebut.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus meminta Golkar menghormati pilihan politik partai lain dan tidak mencampuri urusan internal organisasi politik yang berbeda.
Deddy menegaskan PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Menurutnya, partai tetap dapat berkembang meski tidak menjadi bagian dari pemerintahan.
Meski demikian, ia mengaku menghormati keputusan partai-partai yang memilih bergabung dalam kabinet. Karena itu, Deddy berharap penghormatan yang sama juga diberikan kepada partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
PDIP Soroti Fungsi Check and Balances DPR
Selain mempertahankan posisinya sebagai partai penyeimbang, Deddy menilai fungsi pengawasan parlemen perlu terus terjaga. Ia mengingatkan pentingnya mekanisme check and balances ketika mayoritas kursi DPR berada dalam koalisi pendukung pemerintah.
Menurutnya, parlemen harus tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan eksekutif agar demokrasi berjalan sehat dan seimbang.
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mempertanyakan makna posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Kendati menghormati sikap politik tersebut, ia menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat mengenai efektivitas peran yang dijalankan PDIP di luar pemerintahan.
(SUR)
