Tangerang, HALOBANTEN.COM – Posisi Kepemimpinan Kepala Daerah khususnya wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir, sangat menarik dicermati dan dianalisa.
Terlebih menjelang Pemilu pada Februari 2024 dan Pilkada November 2024.
Pasalnya, dari semua isu kebijakan dan output yang dihasilkan oleh pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi untuk suksesi kepemimpinan mendatang.
BACA JUGA
Intinya Publik harus mendapat pencerahan yang edukatif dan mencerahkan dari semua kebijakan tersebut.
Maka dari itu, Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan insan pers di wilayah Tangerang raya menggelar diskusi publik 2 minggu sekali dengan tema besar “Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya”. Diskusi perdana digelar di Loteng Cafe, Kota Tangerang Banten, Jumat (6/10/2023)
Diskusi pertama mengangkat tema infrastruktur dan transparansi anggaran.
Acara diskusi ini menghadirkan Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan dan aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri.
Tamil mengatakan dalam konteks infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dirinya melihat hanya Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial.
“Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada, terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut,” ungkap Akademisi Universitas Dian Nusantara ini.
Namun Tamil juga mengkritik perilaku kaku-nya pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik yang ada.
“Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi pemda Tangerang Raya,” tandasnya.
Tamil juga menambahkan jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang yang dinilai sebagai wilayah yang akan terlihat pembangunannya.
“Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang, karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh, contohnya membayarkan BPJS warga, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, beasiswa masif, saya kira itu kebijakan yang cukup baik,” paparnya.
Sementara, Aktivis Tangerang raya Saiful Basri mengatakan, transparansi anggaran di Tangerang raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk diakses.
“Kita sebagai warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu susah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata,” tandasnya
Dalam diskusi ini, sebagai pemantik dan moderator adalah Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul.
Adib mengatakan diskusi ini sebagai tanggung jawab sosial insan pers, akademisi dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat.
(Red)
