Jakarta, HALOBANTEN.COM — RAPBN 2027 menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen untuk memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal guna mendorong investasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Target tersebut mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional sepanjang 2026 yang tetap menunjukkan ketahanan. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara tahunan.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 5,6 hingga 6 persen pada akhir 2026. Sementara itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,74 persen pada Februari 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.
Selain itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Sebelumnya, angka kemiskinan mencapai 8,47 persen pada Maret 2025.
RAPBN 2027 Bidik Penurunan Kemiskinan
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen pada 2027. Selanjutnya, pemerintah menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367. Target TPT 2027 berada pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen. Pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia mencapai 0,575.
Kemudian, Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan mencapai 0,8038. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal juga pemerintah targetkan sebesar 40,81 persen. Target lainnya mencakup GNI per kapita sebesar 5.800 hingga 5.840 dolar AS. Pemerintah juga menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 76,84.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tantangan global masih kompleks pada 2027. Namun, pemerintah memiliki pengalaman menghadapi ketidakpastian ekonomi dalam beberapa triwulan terakhir.
Menurut Purbaya, pengalaman tersebut menjadi modal untuk menjaga ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus merespons perubahan global melalui kebijakan yang tepat.
Pendapatan Negara Capai Rp3.426 Triliun
RAPBN 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Pemerintah merancang kebijakan fiskal secara adaptif, kredibel, produktif, dan berkelanjutan. Asumsi ekonomi makro mencakup pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 2,5 persen. Pemerintah juga menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS.
Selain itu, asumsi SBN 10 tahun mencapai 6,9 persen. Pemerintah menetapkan Indonesian Crude Price sebesar 75 dolar AS per barel. Asumsi lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari. Sementara itu, lifting gas mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari.
Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.908 triliun. Kemudian, PNBP mencapai Rp517,4 triliun dan hibah sebesar Rp0,7 triliun.
Pemerintah memperkuat penerimaan melalui reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak. Selain itu, pemerintah meningkatkan pengawasan berbasis risiko serta pemanfaatan teknologi digital.
Belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun atau meningkat 3,9 persen. Belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.362,2 triliun. Transfer ke daerah mencapai Rp735 triliun. Sementara itu, belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp1.504,7 triliun.
Pemerintah mengarahkan belanja untuk memperkuat infrastruktur strategis dan meningkatkan akurasi data bantuan. Kebijakan tersebut juga memperkuat sinergi fiskal pemerintah pusat dan daerah.
Program prioritas mencakup pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi. Pemerintah juga memperkuat perumahan, infrastruktur, ekonomi desa, serta penurunan kemiskinan.
Purbaya menegaskan kebijakan fiskal tetap memberikan dorongan terhadap perekonomian. Namun, pemerintah tetap menjaga ekspansi fiskal agar berlangsung secara terukur. Defisit RAPBN 2027 mencapai Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah menyiapkan pembiayaan secara hati-hati dengan mempertimbangkan biaya dan risiko.
Strategi pembiayaan mencakup pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor. Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan inovatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Dengan postur tersebut, RAPBN 2027 tetap ekspansif sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mampu memperkuat ekonomi dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
(SUR/MAD)
