Jakarta, HALOBANTEN.COM — Anggaran MBG 2027 mencapai Rp240,2 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi 72,1 juta penerima. Pemerintah menyiapkan dana tersebut melalui Badan Gizi Nasional dalam RAPBN 2027.
Program tersebut menyasar kelompok masyarakat mulai balita hingga kelompok rentan. Sasaran mencakup anak prasekolah, siswa SD hingga SMA, serta santri pesantren.
Selain itu, ibu hamil dan ibu menyusui juga masuk sasaran program. Pemerintah menyiapkan makanan bergizi serta susu gratis bagi para penerima.
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah. Pemerintah berharap asupan tersebut mendukung kemampuan belajar dan produktivitas anak.
Pemerintah juga menilai program tersebut dapat membentuk kebiasaan makan sehat. Selanjutnya, asupan bergizi turut membantu memperkuat daya tahan tubuh.
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG
Pemerintah menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga berpotensi mendukung produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Program MBG merupakan investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi anak usia sekolah,” tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp268 triliun untuk program MBG. Saat itu, pemerintah menargetkan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.
Namun, target penerima manfaat pada 2027 turun menjadi 72,1 juta orang. Pemerintah menyesuaikan sasaran melalui kebijakan refocusing penerima manfaat.
Pemerintah juga menyiapkan lima strategi utama untuk memperkuat pelaksanaan MBG. Strategi tersebut mencakup tata kelola, layanan gizi, koordinasi, dan pemantauan status gizi.
Pertama, pemerintah akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program secara menyeluruh. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas program.
Kedua, pemerintah menata seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setiap SPPG juga perlu memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Pemerintah Bentuk Command Centre MBG
Ketiga, pemerintah melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program. Langkah tersebut menyesuaikan sasaran dengan kebijakan pelaksanaan MBG pada 2027.
Keempat, pemerintah membentuk command centre untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Pusat koordinasi tersebut akan mendukung respons serta pengawasan program secara terpadu.
Kelima, pemerintah menyiapkan survei status gizi penerima manfaat MBG. Survei tersebut membantu pemerintah mengukur dampak program terhadap kondisi gizi penerima.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pelaksanaan MBG berlangsung efektif, higienis, dan akuntabel. Anggaran MBG 2027 menjadi salah satu instrumen pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia.
(SUR/MAD)
