Jakarta, HALOBANTEN.COM – Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali menyatakan bahwa pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET), terutama terkait dengan soal power wheeling, seharusnya tidak dipaksakan untuk memenuhi kepentingan politik rezim yang akan segera berakhir pada Oktober mendatang.
Abrar menekankan bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari stakeholder, menunjukkan adanya potensi masalah yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Dalam tanggapannya terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Abrar menilai kekhawatiran mengenai kemampuan PLN dalam menyediakan energi listrik saat demand tinggi terlalu didramatisasi.
BACA JUGA
Menurutnya, PLN masih mampu memenuhi kebutuhan listrik saat ini dan akan mengantisipasi lonjakan demand dengan membangun lebih banyak pembangkit listrik.
Abrar juga menyebutkan bahwa pengenalan skema power wheeling dalam RUU EBET memerlukan kajian lebih lanjut, sambil menyoroti bahwa ada penolakan dari berbagai pihak terhadap inklusi skema tersebut.
Menurutnya, penolakan ini mencakup kekhawatiran akan dampak ekonomi negatif, termasuk potensi kenaikan harga pokok penyediaan listrik.
Abrar menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai RUU EBET dilakukan pada masa rezim berikutnya, agar dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi “syahwat politik” sementara, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat dan negara. (Red)
