Jabar, HALOBANTEN.COM – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada hari Jumat (16/5/2025) diwarnai aksi keluar ruangan atau walk out oleh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Rapat tersebut diagendakan untuk membahas draf peraturan daerah terkait aktivitas bisnis pertambangan, administrasi kependudukan, pengelolaan aset daerah, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemicu aksi walk out ini adalah pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya disampaikan di Cirebon dan dianggap telah merendahkan kehormatan DPRD Jawa Barat.
Insiden ini bermula ketika seorang anggota PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, mengajukan interupsi.
Menurut Doni, perkataan Dedi Mulyadi telah melukai dan merendahkan martabat lembaga DPRD Jawa Barat.
Karena itu, Doni mendesak agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait ucapannya. “Kami menilai pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat tidak menghargai lembaga ini. Ini bukan masalah personal, melainkan menyangkut kehormatan DPRD sebagai wakil rakyat,” tegas Doni di ruang rapat paripurna. Aksi walk out ini juga diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Kendati demikian, rapat paripurna tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi lainnya. (*/bbs)
