JAKARTA, HALOBANTEN.COM – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, baru-baru ini mengungkap fakta yang bikin geleng-geleng kepala: gaji pokok seorang kepala daerah itu setara uang saku mahasiswa, hanya sekitar Rp5,9 juta!
Tentu saja, ada tunjangan lain yang menyertai, tapi angka itu jelas jauh dari ekspektasi bagi posisi sepenting kepala daerah.
Cahya secara tersirat menyoroti ketimpangan ekstrem antara biaya politik yang membengkak selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan gaji yang super pas-pasan. Ia menyiratkan bahwa dengan modal politik yang fantastis, gaji sekecil itu seolah memaksa para kepala daerah untuk mencari “jalan pintas” demi menutupi biaya yang sudah dikeluarkan.
Ibaratnya, disuruh berenang di lautan proyek bernilai miliaran, tapi hanya dibekali dengan gaji yang minim.
Yang lebih mengherankan, menurut Cahya, justru banyak orang yang masih berlomba-lomba memperebutkan kursi kepala daerah, padahal sudah tahu gajinya tidak seberapa. Ini bukan sekadar dedikasi luar biasa, melainkan sebuah pertanyaan besar yang menggantung: jika bukan karena uang, lantas apa motivasi di baliknya?
Cahya menyarankan, mungkin sudah saatnya kita mulai curiga—apakah kekuasaan benar-benar dipandang sebagai ladang pengabdian murni, atau justru sebagai investasi terselubung yang dibalut niat mulia? (*/bbs)
