Jakarta, HALOBANTEN.COM – Pemadaman Listrik Bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) mendapat perhatian Komisi XII DPR RI. Gangguan pasokan listrik tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional, khususnya terkait ketersediaan energi primer untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Pemadaman Listrik Bergilir juga mendorong DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah penanganan yang tengah berjalan, sekaligus memaparkan strategi jangka panjang guna memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian terkait upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah dan PLN agar pasokan listrik tetap terjaga serta risiko gangguan serupa dapat ditekan pada masa mendatang.
Baca Juga:
“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (20/6/2026).
DPR Ingatkan Soal Pasokan Batubara
Ateng mengungkapkan bahwa persoalan pasokan energi primer sebenarnya telah menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM pada 15 Juni 2026.
Saat itu, ia mengingatkan adanya kekurangan kontrak pasokan batubara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 yang mencapai sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan sebesar 154 juta ton.
Menurutnya, kecukupan energi primer memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional. Karena itu, pemerintah dan PLN perlu memastikan langkah mitigasi jangka pendek. Pengamanan
